Pemerintah Pusat Kebut Proyek Strategis, Gubernur Edy Rahmayadi Minta Keterlibatan Daerah Ditingkatkan

Pemerintah Pusat terus berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di  Sumatera Utara (Sumut). Dengan harapan pembangunan proyek-proyek tersebut lebih cepat rampung dan mampu membantu peningkatan perekonomian nasional.

Ada empat kawasan strategis nasional yang ada di Sumut, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung bersama pelabuhannya.

Selain itu, ada empat proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pusat seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Proyek-proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak besar pada pembangunan Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada Pemerintah Pusat agar keterlibatan daerah ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Hal ini di sampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumut secara virtual, Rabu (24/3)

“Cukup banyak proyek strategis nasional di Sumut, tetapi kita berharap keterlibatan daerah semakin ditingkatkan agar rakyat kita juga merasakan langsung pembangunan ini. Misalnya, untuk rest area di jalan tol, Pemkab diberikan kewenangan sehingga UMKM di daerah tersebut berkembang. Begitu juga pertanian. Petani-petani kita harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan malah perusahaan-perusahaan besar,” kata Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian Edy Rahmayadi. Dia meminta proses pembangunan di Sumut tidak malah merusak lingkungan yang ada, karena pembangunan infrastruktur ini membutuhkan bahan dan lahan yang tidak sedikit.

“Janganlah mengambil pasir atau batu secara ilegal dari sungai sehingga sungai itu rusak atau mengeruk bukit sehingga terjadi longsor, perhatikan dampak lingkungannya. Jangan pula di satu sisi kita membangun sisi lain kita merusak. Ini perlu dikoordinasikan dengan benar ke kabupaten,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis.

Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah kendala pada proyek strategis nasional dan daerah ini bisa cepat diselesaikan. Dengan begitu perekonomian kita bisa cepat bergerak dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

“Tentu ada kendala, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat kita, sengketa lahan dan lainnya. Karena itu, kita sekarang terus fokus, ada kendala kita kejar dan cepat selesaikan sehingga pembangunan ini tidak tertunda-tunda,” kata Luhut.

Progres pembangunan proyek strategis nasional dan daerah di Sumut menurut Luhut sudah berjalan dengan baik, namun dia meminta semua Kementerian dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi. Dengan begitu kendala dan masalah di lapangan cepat terselesaikan. “Kita terus berkoordinasi, semua kementerian dan Pemda yang terlibat agar kita segera tahu apa masalah di daerah dan bagaimana solusinya,” terang Luhut.

Rapat terbatas ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen masing-masing Kementerian terkait. Sedangkan di Rumah Dinas Gubernur Sumut hadir Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bambang Pardede, Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Zubaidi dan OPD terkait.

(Admin)