Meski Terjadi Penyesuaian Target di RPJMD, Pemprov Sumut Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

Program prioritas sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dipastikan tetap berjalan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Meski terjadi penyesuaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Sumut.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina, usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Pemprov Sumut di Gedung Bina Graha, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21, Medan, Selasa (9/2).

“Perlunya penyesuaian ini sesuai pasal 342 ayat (3) huruf C, Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Walau begitu program prioritas yang merupakan visi dan misi Pemprov Sumut tetap berjalan, dengan penyesuaian target capaian,” kata Sabrina.

Program-program prioritas tersebut antara lain pengurangan angka pengangguran, pendidikan yang mencerdaskan, pembangunan infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir dan peningkatan daya saing masyarakat.

Sabrina juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,60% sedangkan pada kuartal IV kontraksi menurun ke angka 1,07%. Hal ini mempengaruhi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut, ditambah dengan kebijakan nasional yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

“Karena itu perlu forum ini, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat pada program-program prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyerap aspirasi dan menyinkronkan kebijakan Pemprov untuk menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan RPJMD,” kata  Sabrina, yang didampingi Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis.

Hasmirizal mengatakan, forum ini merupakan langkah strategis dalam membangun Sumut ke depannya,  karena besarnya perubahan pada saat ini. Melalui forum ini, dia berharap persepsi pemangku kepentingan, pimpinan daerah dan masyarakat menyatukan persepsi untuk arah kebijakan dan pembangunan Sumut hingga 2023.

“Kita perlu menyatukan persepsi, mendapat berbagai ide dan gagasan dari forum ini sehingga pembangunan Sumut di periode 2019-2023 ini berjalan dengan baik walau ada penyesuaian,” ujarnya.

Acara ini dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sumut Harus Mustafa dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ibrahim. Juga hadir Kepala Bappeda se-Sumut secara virtual, serta OPD terkait. Peserta forum akan mendapat masukan dari narasumber seperti Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ibrahim, Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nyoto Suwigyno, Koordinator Fungsi pengawas BPS Sumut Taulina Anggraini dan Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal.

(Admin)