Gubernur dan Wagub Dampingi Menko Perekonomian Salurkan KUR untuk Pemulihan Ekonomi Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Sumut, di Ballroom Hotel JW Marriot Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (9/9).

Pada pertemuan bertajuk ‘Optimalisasi Penyaluaran KUR Klaster Dalam Meningkatkan Kesejaheraan dan Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara’ tersebut, KUR yang disalurkan hingga September 2021 sebesar Rp8,38 triliun kepada 210.340 debitur. Penyaluran kredit ini mencakup sektor perdagangan sebesar 63,33%, sektor pertanian  37,51% dan sektor jasa 12,79%.

Khusus Kota Medan,  sampai 7 September 2021 telah disalurkan KUR sebesar Rp1,1 triliun dengan diberikan kepada 5.029 debitur, mencakup sektor perdagangan 63,1%, jasa 26% dan sektor indutri pengolahan 6,5%.

“Pemerintah telah menyalurkan KUR dengan plafon sebesar Rp285 triliun, dan ini meningkat dari tahun sebelumnnya sebesar Rp193 triliun, dengan tingkat suku bunga sebesar 3%,” kata Menko Airlangga Hartarto.

Disampaikannya, nasabah yang akan melakukan akad kredit  dengan limit pinjaman maksimal Rp100 juta  tidak perlu menyerahkan angunan kepada kreditur, serta diberikan masa tenggang pembayaran kredit (Grace Period) selama enam bulan, bagi debitur yang baru melakukan transaksi keuangan.

“Ini untuk menghindari pinjaman ke rentenir, jadi dipastikan tidak ada satupun rentenir  yang berani memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga 3%,” tegasnya.

Untuk mengakomodir bagi pelaku UMKM yang belum berani melakukan akad kredit seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah juga meluncurkan program Banpres produktif  bagi pelaku Usaha Mikro, yang disiapkan melalui Kementerian Koperasi UMKM. “ Pemerintah menyadari tidak semua pelaku usaha terjaring dengan program-program yang ada,” katanya.

Selaku Ketua Komite Pembiayaan Usaha UMKM Hartanto menegaskan, pemerintah serius untuk menjaga daya beli masyarakat melalui UMKM, serta meluncurkan berbagai program. Dukungan pemerintah ini diharapkan menjadi bantalan agar UMKM tetap bisa bergerak.

“Dengan bergeraknya UMKM, pastinya mengurangi tingkat pengangguran, sekaligus tingkat kemiskinan,” paparnya.

Hartanto mengingatkan kepada para pelaku UMKM memafaatkan kesempatan untuk meningkatkan usaha-usah yang memiliki potensi kedepan dengan mendapatkan kredit permodalan yang murah. Murah karena pemerintah memberikan subsidi dengan angka yang riil, serta dijamain oleh Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

“KUR  yang disalurkan oleh pemerintah bisa menciptakan pengusaha –pengusaha nasional yang baru, serta tangguh ditengah pandemi Covid-19 sehingga mampu mempertahankan ekonomi nasional,” harapnya.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Iskandar Simorangkir mengatakan, penyaluran KUR klaster untuk meningkatkan kesejahteraan  dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, sekaligus untuk percepatan pemulihan ekonomi, khusunya Sumut.

Dikatakannya, penyaluran KUR secara nasional, sejak adanya kelonggaran kebijakan berupa penurunan tingkat suku bunga, telah meningkat rata-rata perbulan tahun 2019 sebesar Rp11,7 Triliun, tahun 2020 menjadi Rp16, 5 triliun, dan sampai Agustus 2021 meningkat menjadi Rp21,9 triliun.

”Secara keseluruhan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp176,92 triliun, secara nasional telah mencapai 62%, dari total plafon yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp285 triliun yang mencakup 4,73 juta debitur,” ungkapnya.

(ADMIN-RS)