Capaian Kinerja Pj Gubernur Sumut, Sukses Meningkatkan 10 Program Prioritas Pembangunan

Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, sejak dilantik 5 September 2023 hingga akhir tahun 2023, telah sukses mencapai peningkatan 10 program prioritas Pembangunan di Sumut. Hal ini menggambarkan Provinsi Sumut mampu melewati tahun 2023 dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus kepada para wartawan di Press Room, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan, Jumat (22/12).

Adapun 10 program prioritas pembangunan yang mengalami peningkatan tersebut  yakni pertama sektor kesehatan. Tahun 2023, Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mengintervensi kesehatan ibu dan anak, untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka pesakitan yang diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup.

Hasilnya, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berada di angka 44,91, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup berada pada 2,14, angka prevalensi balita stunting sebesar 21,1% dan angka kesakitan 12,98%. Angka harapan hidup Sumut mencapai 69,61 tahun masih di bawah angka harapan hidup nasional yang sudah mencapai 71,85 tahun.

“Ke depan kita akan terus berupaya meningkatkan angka harapan hidup di Sumatera Utara dengan program pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan,” jelasnya.

Dijelaskannya, pemenuhan dokter spesialis di Sumut telah memenuhi standar rasio dokter spesialis per penduduk, bahkan mengalami peningkatan yakni dari 15,20 menjadi 15,62/100 ribu penduduk. Sisi sarana dan prasarana kesehatan, Puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 90,43%. Puskesmas yang sudah memenuhi standar sarana prasarana mencapai 78%, sementara untuk akreditasi rumah sakit mencapai 83,88% dan rumah sakit yang memenuhi standar sarana prasarana mencapai 26%.

Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi dokter spesialis yakni dengan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota agar memberi rekomendasi bagi dokter spesialis untuk penempatan di daerah tertinggal dan kepulauan. Pemerintah Provinsi Sumut juga telah melengkapi sarana prasarana di RSU milik Pemprov  seperti peningkatan RS Haji Medan menjadi RS tipe A. Pada APBD perubahan 2023, Sumut telah mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan sebesar Rp1,6 triliun atau 11,71% dari total APBD yang diperuntukkan bagi operasional rumah sakit, penyediaan sarana dan prasarana, program jaminan kesehatan nasional dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.

Untuk program penurunan prevalensi stunting, jumlah balita stunting Agustus 2023 sebanyak 27.006 balita. Pada September 2023 turun menjadi 18.451 balita, dan pada oktober tahun 2023 kembali turun menjadi 15.679 balita. Dari priode September hingga Oktober 2023 terjadi penurunan sebesar 41,94%.

Saat ini dalam APBD perubahan 2023 Provinsi Sumut, telah mengalokasikan anggaran penurunan stunting sebesar Rp314 miliar yang tersebar di 13 OPD. Sedangkan untuk anggaran penanganan stunting yang tersebar di kabupaten/kota yang bersumber dari dana alokasi khusus sebesar Rp410,4 miliar dan yang sudah terealisasi sebesar Rp235,6 miliar atau 57,42%. Dari dana tersebut Rp96 miliar dialokasikan untuk pemberian makanan tambahan lokal, sehingga anggaran per jiwa stunting sekitar Rp4,8 juta.

Program prioritas kedua, yakni peningkatan kualitas layanan publik. Saat ini Pemprov Sumut telah memiliki peraturan Gubernur Sumut Nomor 34 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. “Kami memastikan 29 OPD dan 33 UPTD Sumut sudah memiliki SOP untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil. Seperti tanda tangan elektronik, penataan front office, penyediaan layanan mandiri dan pajak online. Saat ini indeks kepuasan masyarakat Sumatera Utara terhadap layanan publik sudah mencapai 87,35 atau kategori baik,” papar Hassanudin.

Ketiga program pengurangan kemiskinan, saat ini terdapat sekitar 1,2 juta penduduk Sumut, dan 212.810 jiwa tergolong miskin ekstrem. Upaya penanggulangan yang dilakukan yakni mengalokasikan anggaran pengurangan kemiskinan pada APBD perubahan 2023, sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu, melakukan tagging atau penandaan program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta mengurangi wilayah kantong kemiskinan dengan membangun rumah tidak layak huni sebanyak 524 unit, bantuan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 4.925 unit, dan pemugaran permukiman kumuh dengan seluas 147,13 hektare.

Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, telah digelontorkan bantuan operasional pendidikan (BOP) sebanyak 52.786 siswa, pelayanan kesehatan gratis melalui mobil keliling ke 33 kabupaten/kota, pengelolaan BOS SMA/SMK, bantuan iuaran jaminan kesehatan masyarakat kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 4.658.355 jiwa di 33 kabupten/kota. Memberikan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memberi bibit tanaman ternak, sarana prasana usaha bagi UKM/petani. Ke depan, akan dilakukan peningkatan anggaran pengurangan kemiskinan menjadi Rp1,7 triliun atau meningkat 7,9% di APBD 2024.

Keempat program pengendalian inflasi di Sumut, hingga November 2023 inflasi berhasil terkendali  sebesar 3,20%, karena masih dalam sasaran target inflasi 3 plus minus 1%. Angka ini masih terus diwaspadai karena bisa saja terjadi tren peningkatan sejak bulan Oktober dengan komoditi beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi yakni 0,70%.

Kelima, program pembinaan dan penguatan BUMD di Sumut. Saat ini tiga dari enam BUMD Sumut telah memberikan kontribusi bagi penciptaan PAD. Hingga 31 Oktober 2023 realisasi PAD telah mencapai Rp299 miliar, atau 5,05% dari total PAD. Untuk target deviden tahun 2023, yang akan disetorkan dalam tahun 2024 adalah sebesar Rp354 miliar. Dari 6 BUMD yang dimiliki Sumut, 4 sudah mencatatkan kinerja keuangan yang positif, yakni PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT PPSU dan PD AIJ.

Keenam, penyerapan anggaran Pemprov Sumut telah melakukan pengelolaan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel. Pada 1 Desember 2023, kinerja keuangan dari sisi pendapatan sudah mencapai Rp11,2 triliun atau 77,96% dari target pendapatan. Untuk PAD sudah mencapai Rp6,4 triliun atau 73,29% yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp5,8 triliun, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp23,7 miliar, pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp299 miliar, dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp198 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja, sudah mencapai Rp10,7 triliun atau 69,65%. Masih rendahnya realisasi belanja, karena menunggu pekerjaan fisik yang harus selesai 100%, baru kemudian dapat dibayarkan keuangannya sehingga memenuhi azas akuntabilitas.

Ketujuh, program perwujudan pemerintah bersih dan akuntabel telah mendorong OPD dan inspektorat agar menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK RI maupun temuan Irjen Kemendagri. Hingga 17 November 2023, tindaklanjut temuan BPK RI telah mencapai 78,71%, sementara untuk tindak lanjut temuan Irjen Kemendagri telah tercapai 100%. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah berhasil mencapai nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) 75,24%.

Kedelapan, program perizinan berusaha. Pemprov Sumut telah merespons PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyiapkan sarana dan prasarana, meningkatkan SDM serta penguatan pengawasan. Dari priode September s/d November tahun 2023, realisasi izin berusaha yang sudah dikeluarkan sebanyak 502 izin, dan realisasi investasi mencapai Rp31,39 triliun terdiri dari investasi PMDN Rp16,85 triliun, dan PMA sebesar Rp 14,54 triliun.

Kesembilan, program kepariwisataan. Pemprov Sumut telah sukses menggelar dua kegiatan unggulan yakni Aquabike Jetski World Championship 2023 dan Danau Toba Asia Pasific Rally Championship (APRC) yang digelar 22-26 November 2023.

Untuk meningkatkan UKM naik kelas, telah dilakukan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal kepada 1.000 UKM dan menyempurnakan pendataan lengkap UMKM. Pemprov Sumut juga telah mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik 5 dalam pelaksanaan pendataan lengkap UMKM dari Kementerian Koperasi UMKM.

Terakhir, program penanggulangan pengangguran terbuka di Sumut yang saat ini berjumlah 472 ribu jiwa atau hanya 5,89% dari jumlah angkatan kerja. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah ini di antaranya melakukan pelatihan berbasis kompetensi untuk 160 orang, pemagangan calon tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 714 orang, fasilitasi penempatan 31 tenaga kerja di luar negeri sebanyak 1.904 orang.

“Kami juga telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2024, naik 3,67%. Kenaikan ini sangat moderat dibandingkan dengan Provinsi lain yang diharapkan tidak menjadi beban bagi pengusaha. Sehingga pengusaha dapat terus mengembangkan usahanya dengan melakukan reinvestasi, agar tidak terjadi PHK dan dapat membuka kesempatan kerja bagi pencari kerja baru,” paparnya.

Selain pencapaian kinerja pada sepuluh program prioritas, Pj Gubernur Sumut juga telah berhasil menjaga kondisi sosial politik dan kemasyarakatan Sumut yang aman dan kondusif, terutama menjelang Pemilu. Selain itu, Pemprov Sumut juga telah memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebesar Rp705,9 miliar hibah kepada KPU dan Rp223,8 miliar hibah kepada Bawaslu.