TPAKD Kabupaten/Kota se-Sumut Diminta Terus Pertahankan Indeks Inklusi Keuangan

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut)  didorong untuk terus mempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58% pada tahun 2022. Antara lain dengan mendorong pemanfaatan produk, serta pembekalan kepada calon konsumen agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat dan risiko.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho pada Pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Jalan  Gatot Subroto Nomor 395 Medan, Kamis (19/1).

“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujar Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho.

Untuk itu, Arief mengimbau, kepada seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan  teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana. “Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah,  cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak,” jelasnya.

Sebagaimana roadmap TPAKD tahun 2023, peningkatan produk dan layanan keuangan syariah, untuk itu agar daerah-daerah yang memiliki potensi peningkatan ekonomi syariah dapat menyasar program keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, program literasi/inklusi dapat dimulai  dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan di masing-masing daerah.

Selaku Koordinator TPAKD Sumut, Arief juga berharap agar setiap Kabupaten/Kota membentuk ekosistem desa/kampung dalam mewujudkan pemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan,  serta meningkatkan peran BUMDES/BUMDESMA agar ekonomi Sumut dapat bertumbuh lebih baik di tahun 2023.

“Kita tidak ada lagi waktu bersantai, terlebih apa yang telah disampaikan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Forkopimda se-Indonesia di Sentul untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga pengendalian inflasi, khususnya Sumut dan Kabupaten/Kota se-Sumut, karena kondisi negara ini atau dunia sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Arief juga mengucapkan terima kasih kepada OJK dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program kerja TPAKD di Sumut. “Terima kasih OJK yang terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan berkolaborasi dengan TPAKD untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas,” ungkapnya.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)  Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Untung Santoso mengatakan workshop ini dilaksanakan untuk pembahasan usulan program kerja di 2023, yang nantinya akan disahkan oleh masing-masing kepala daerah untuk diemplementasikan oleh masing-masing anggota.

Dijelaskannya di tahun 2023 ini, ada lima program kerja TPAKD yakni, Ekosistem Desa Inklusi/Wisata, Perempuan Maju, Unggul dan Terhormat, UMKM Bermartabat, One Village One Agent dan Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi untuk mempermudah akses keuangan formal masyarakat di desa.

Dia berharap, dengan program kerja ini seluruh OPD dan pelaku industri jasa keuangan syariah dapat terus berkaloborasi dan bersinergi mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumut

Hadir dalam workshop TPAKD itu Deputi Direktur Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Wan Zulfahri,  Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, Asisten Bidang Prekonomian 33 Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim TPAKD Kabupaten/Kota dan para Kepala Bagian Prekonomian di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut.